Usulan Perbaikan Sistem Haji Disampaikan Tokoh Nasional kepada Presiden RI

LENSATANGERANG | NASIONAL – Ibadah haji tahun 2025 menyisakan berbagai keluhan dari jemaah Indonesia di Tanah Suci. Salah satu yang menyoroti persoalan ini adalah Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH — pakar hukum internasional sekaligus tokoh nasional yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka.

Dalam pernyataannya kepada media, Prof. Sutan menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi jemaah Indonesia di Arab Saudi, khususnya menyangkut layanan transportasi, akomodasi, makanan, hingga pendampingan selama proses ibadah.

“Sejak diberlakukannya kebijakan pembagian pengelolaan ke delapan perusahaan haji di Arab Saudi, kondisi jemaah Indonesia justru semakin tidak terkoordinasi. Banyak yang mengeluhkan keterpisahan rombongan, kurangnya penerjemah, bahkan kelaparan karena distribusi logistik yang buruk,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti minimnya peran pendamping dari pihak Indonesia, terutama dalam urusan kesehatan, hotel, dan transportasi. Hal ini dinilai sebagai salah satu penyebab kesulitan jemaah, apalagi dengan adanya kendala bahasa.

“Kita ini tamu di negeri orang. Banyak jemaah tidak paham bahasa Arab. Seharusnya pemerintah Indonesia lebih aktif menempatkan tim medis, tim penerjemah, dan pendamping teknis sejak jemaah tiba di bandara sampai kepulangan. Itu penting demi keselamatan dan kenyamanan mereka,” tegas Prof. Sutan.

Tokoh yang juga dikenal sebagai pimpinan pesantren dan tokoh ormas ini meminta agar Presiden RI dan Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah diplomatik tegas terhadap pemerintah Arab Saudi. Ia juga mendorong Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mitra penyelenggara haji di kedua negara.

“Kalau memang sistem yang ada merugikan jemaah, negara tidak boleh diam. Harus ada evaluasi, klarifikasi resmi, dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah kita,” ujarnya.

Prof. Sutan juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan diplomatik untuk memastikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang bisa lebih profesional, aman, dan manusiawi.

Permintaan ini disampaikan bukan semata kritik, tapi bentuk kepedulian terhadap para jemaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk bisa beribadah ke Tanah Suci. Negara, menurutnya, wajib hadir dalam menjamin hak dan keselamatan mereka — sejak berangkat hingga kembali ke tanah air.(SN)