Hukum Tak Hanya Milik Orang Berduit: Masyarakat Kecil Juga Berhak Dilindungi
 |
| Gambar Ilustrasi Digital Lensatangerang.com Oleh: Sarman |
LENSATANGERANG || Di berbagai wilayah, masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum—baik itu soal tanah, sengketa warisan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga persoalan sosial lainnya—namun tak tahu harus mengadu ke mana. Bahkan, sebagian merasa takut atau minder karena merasa hukum hanya berpihak pada mereka yang punya uang.
Pandangan ini perlu diluruskan. Hukum di Indonesia berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Ini dijamin dalam konstitusi dan diperkuat oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Melalui undang-undang ini, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pendampingan hukum secara gratis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdaftar dan diakui oleh negara. Mereka yang menjadi korban ketidakadilan tidak perlu ragu untuk meminta pertolongan.
Saya, SARMAN, yang bertugas di Divisi Humas Media & Publikasi LBH MKM, menegaskan bahwa peran humas sangat penting sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan LBH.
"Saya bukan pendamping hukum, tapi saya hadir di lapangan sebagai penghubung. Tugas saya menyampaikan keluhan masyarakat kepada pimpinan dan advokat LBH MKM agar bisa segera ditindaklanjuti."
Sebagai humas, saya juga rutin menyampaikan edukasi hukum secara sederhana, agar warga bisa lebih memahami hak-haknya. Sebab tanpa pengetahuan, banyak orang memilih diam, padahal mereka menjadi korban ketidakadilan.
Edukasi hukum adalah langkah awal melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan.
Jika Anda merasa mengalami ketidakadilan, jangan takut untuk berbicara. Gunakan jalur hukum. Laporkan melalui pihak berwenang, atau jika perlu, hubungi LBH yang terdekat untuk didampingi secara hukum.
Edukasi Hukum LBH MKM Humas LBH Hukum & Keadilan Hak Masyarakat Akses Keadilan Advokasi Sosial Sarman LBH MKM JurnalisHukum
Oleh: SARMAN
Humas Media & Publikasi LBH MKM
