Kualitas Benih Padi Diragukan, Ketua PWGK-KRESEK Desak DPRD Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian dan BPP Kronjo

TANGERANG, lensatangerang.com – Program bantuan benih unggul bersertifikat jenis padi Tahun Anggaran 2026 yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI menuai sorotan dari kalangan petani di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sejumlah petani mengeluhkan kualitas benih yang diduga tidak sesuai spesifikasi sehingga berpotensi mempengaruhi hasil produksi pertanian.

Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, Pokja Wartawan Gunung Kaler-Kresek (PWGK-KRESEK) yang dipimpin Ketua PWGK-KRESEK, Alex Sibti, bersama tim mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan terkait dugaan benih padi yang dinilai kurang memenuhi standar kualitas.

Diketahui, program bantuan benih padi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Operasional (Jukop) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pemerintah menyalurkan bantuan benih unggul bersertifikat varietas Inpari 32 HDB kepada kelompok tani (Gapoktan) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

Saat dikonfirmasi, Irfan sebagai Staf fungsional Bidang Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, membenarkan bahwa program bantuan benih padi tersebut memang ada dan sedang berjalan di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Iya, program bantuan benih padi tersebut memang ada dan saat ini sedang berjalan. Total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 50 ton benih padi yang tersebar di beberapa wilayah penerima manfaat," kata Irfan.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan benih tersebut difokuskan pada tiga kecamatan penerima program, yakni Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Lebih lanjut, Irfan menyampaikan bahwa penyedia benih yang ditunjuk dalam program tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat kepercayaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang untuk mendistribusikan bantuan kepada kelompok tani penerima manfaat.

Menanggapi adanya keluhan yang berkembang di kalangan petani, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang mengaku telah menugaskan sejumlah personel untuk melakukan pengecekan awal ke lapangan guna memastikan kondisi benih yang dilaporkan.

"Kami akan melakukan cek dan ricek di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Jika ditemukan adanya kendala atau permasalahan, tentu akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menanggapi adanya keluhan kelompok tani, Ketua PWGK-KRESEK, Alex Sibti mengungkapkan, hasil temuan dan informasi yang dihimpun dari sejumlah petani menunjukkan adanya dugaan benih padi yang tidak tumbuh optimal di beberapa wilayah penerima bantuan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap produktivitas lahan dan berpotensi merugikan petani apabila tidak segera ditindaklanjuti.

"Keluhan yang kami terima berasal dari sejumlah petani di wilayah Kecamatan Gunung Kaler, Kronjo, dan Mekar Baru, bahkan hingga beberapa wilayah di Kabupaten Serang. Kami datang untuk meminta klarifikasi dan memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait," ujar Alex Sibti.

Masih kata Alex Sibti, pihaknya mendesak kepada Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang agar dapat menindaklanjuti perihal adanya keluhan dari kelompok tani terkait program bantuan benih unggul bersertifikat yang diduga kualitas benih tidak sesuai dengan spesifikasi.

"Saya meminta kepada Ketua Komisi II agar dapat memanggil dan mengevaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan BPP Kronjo yang diduga bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing," harapnya.

PWGK-KRESEK berharap hasil pengecekan lapangan nantinya dapat memberikan kepastian kepada para petani terkait kualitas benih yang disalurkan, sehingga program bantuan pemerintah dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tim